Sejarah Kota Bekasi: Dari Kabupaten 1950 Sampai Pemekaran 1997
Kalau kamu lahir di Bekasi tahun 1990-an, di akta kelahiranmu mungkin masih tertulis "Kabupaten Bekasi", padahal rumahmu sekarang jelas-jelas masuk Kota Bekasi. Bukan salah tulis. Wilayah yang kita sebut Bekasi memang berganti baju berkali-kali: dari distrik kecil di pinggiran Batavia, jadi kabupaten, lalu "kota administratif", dan akhirnya kota mandiri.
Jawaban singkatnya begini: Kabupaten Bekasi resmi berdiri 15 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, setelah rakyat menuntut nama "Kabupaten Jatinegara" diganti menjadi Bekasi. Tanggal itulah yang kini diperingati sebagai Hari Jadi Bekasi. Pusat kotanya kemudian dijadikan Kota Administratif Bekasi pada 20 April 1982, lalu dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya Bekasi lewat UU Nomor 9 Tahun 1996 dan diresmikan 10 Maret 1997. Sejak itu ada dua Bekasi: Kota dan Kabupaten, yang belakangan memindahkan ibu kotanya ke Cikarang.
Artikel ini merunut perjalanan pemerintahan Bekasi dari zaman Belanda sampai jadi kota satelit Jakarta, lengkap dengan siapa bupati dan wali kota pertamanya, serta kenapa Kabupaten Bekasi akhirnya "pindah rumah" ke Cikarang.
Bekasi Zaman Belanda: Distrik di Bawah Meester Cornelis
Sebelum jadi kabupaten, Bekasi cuma salah satu "anak" dari wilayah yang lebih besar. Pada masa Hindia Belanda, Bekasi masuk Karesidenan Batavia dan berada di bawah Regentschap (kabupaten) Meester Cornelis, yang pusatnya ada di Jatinegara sekarang. Menurut Wikipedia Indonesia, Regentschap Meester Cornelis terbagi atas empat distrik: Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Jadi, Bekasi dan Cikarang waktu itu adalah dua distrik yang setara, bukan induk dan anak.
Ciri khas Bekasi pada masa itu adalah tanah partikelir: tanah luas milik swasta, kebanyakan pengusaha Eropa dan Tionghoa, yang tuan tanahnya punya wewenang mirip pemerintah kecil, termasuk mengangkat kepala desa dan menarik pajak. Situs resmi Pemkot Bekasi mencatat, salah satu tokoh awalnya adalah Jeremias van Riemsdijk, tuan tanah yang belakangan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1775–1777) dan menguasai tanah di Ancol, Babelan, dan Bekasi. Pada 1752 ia mendirikan pasar di sisi timur Kali Bekasi yang hanya buka tiap Sabtu, cikal bakal Pasar Proyek sekarang, plus landhuis, kantor pengadilan (landraad), kantor polisi, penjara, dan tanah lapang yang kini jadi Alun-alun Kota Bekasi.
Dua proyek infrastruktur kemudian membuka Bekasi ke dunia luar: jalan Meester Cornelis–Bekasi lewat Pulo Gadung pada 1831, dan jalur kereta api Batavia–Bekasi pada 1887 yang pada 1912 menyambung sampai Cirebon. Soal kereta ini, Planet Bekasi punya ulasan tersendiri dalam artikel Sejarah Stasiun Bekasi.
Zaman Jepang dan Lahirnya "Kabupaten Jatinegara"
Ketika Jepang masuk pada 1942, struktur pemerintahan diganti dengan istilah Jepang. Batavia jadi Jakarta, dan Regentschap Meester Cornelis berubah menjadi Ken Jatinegara yang membawahi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, istilah-istilah itu dipribumikan: Ken jadi kabupaten, Gun jadi kewedanaan, Son jadi kecamatan, Kun jadi desa.
Maka lahirlah Kabupaten Jatinegara, dengan wilayah yang kira-kira sama dengan bekas Meester Cornelis. Masa revolusi 1945–1949 membuat kabupaten ini nyaris tidak punya rumah tetap. Situs Pemkot Bekasi mencatat, di bawah Bupati Rubaya Suryanaatamirharja ibu kotanya berpindah-pindah: dari Tambun, ke Cikarang, lalu ke Bojong (Kedung Gede), mengikuti garis depan pertempuran melawan Sekutu dan Belanda. Bagian dari cerita itu, termasuk Bekasi Lautan Api 1945, kita bahas dalam artikel Pertempuran Bekasi 1945–1946: dari Kali Bekasi sampai Karawang-Bekasi.
Resolusi Rakyat Bekasi 1950: Kenapa Namanya Harus "Bekasi"?
Awal 1950 adalah masa yang aneh. Indonesia secara formal berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dan Jawa Barat masuk ke "Negara Pasundan" bentukan Belanda. Rakyat Bekasi, yang selama revolusi berdarah-darah melawan Belanda, tidak terima. Tokoh-tokoh seperti KH Noer Alie, R. Soepardi, Madnuin Hasibuan, Namin, Aminudin, dan Marzuki Urmaini membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi. Sosok KH Noer Alie sendiri kita ulas dalam artikel KH Noer Alie, Singa Karawang-Bekasi.
Puncaknya adalah rapat akbar di Alun-alun Bekasi yang dihadiri puluhan ribu orang dari Bekasi, Tambun, dan Cikarang. Rapat itu menghasilkan Resolusi Rakyat Bekasi dengan empat tuntutan: penyerahan kekuasaan pemerintah federal kepada Republik Indonesia, pengembalian seluruh Jawa Barat ke pangkuan RI, tidak mengakui pemerintahan apa pun di Bekasi selain pemerintah RI, dan mengganti nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.
17 Januari atau 17 Februari 1950?
Di sini sumber-sumber berbeda soal tanggal. Wikipedia Indonesia (Kabupaten Bekasi) dan pegiat sejarah Endra Kusnawan, yang menelusuri koran-koran sezaman seperti Keng Po dan Berita Indonesia, menyebut resolusi itu dibacakan pada 17 Januari 1950 di hadapan sekitar 25.000 orang. Sementara situs resmi Pemkot Bekasi dan sejarawan Bekasi Ali Anwar (dalam wawancara dengan Antara, 2021) menyebut rapat akbar sekitar 40.000 orang pada 17 Februari 1950. Bisa jadi keduanya benar sebagai dua peristiwa berbeda dalam rangkaian gerakan yang sama, tapi yang pasti tuntutan penggantian nama inilah yang kemudian diakomodasi pemerintah pusat.
Kenapa nama Bekasi yang dipilih, bukan Jatinegara? Karena nama Bekasi sudah berumur ribuan tahun, jauh lebih tua dari Meester Cornelis maupun Jatinegara. Asal-usulnya bisa kamu baca di artikel Asal-Usul Nama Bekasi: Dari Candrabhaga ke Bekassie.
15 Agustus 1950: Kabupaten Bekasi Resmi Berdiri
Tuntutan itu dijawab dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan UU ini, Kabupaten Bekasi terbentuk dengan 4 kewedanaan, 13 kecamatan, dan 95 desa, dan tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai hari jadinya. Empat kewedanaan itu adalah Bekasi, Tambun, Cikarang, dan Serengseng, dengan kecamatan yang membentang dari Cilincing dan Pondok Gede di barat sampai Pebayuran dan Cabangbungin di timur. Ya, Cilincing yang sekarang Jakarta Utara itu dulu bagian dari Bekasi.
Siapa bupati pertamanya? Daftar resmi yang dikutip iNews menempatkan Tubagus Suhandan Umar sebagai Bupati Bekasi pertama (15 Agustus 1950 – 1 November 1951). Wikipedia bahasa Inggris menjelaskan ia sebenarnya sudah diangkat memimpin Kabupaten Jatinegara sejak Agustus 1949 pada masa darurat militer, lalu melanjutkan jabatan ketika kabupaten berganti nama. Masa jabatannya singkat dan penuh konflik dengan DPRD; ia digantikan R. Sampoerno Kolopaking pada 1951. Perlu dicatat, sebagian media menyebut Rubaya Suryanaatamirharja sebagai bupati pertama, tapi ia lebih tepat disebut Bupati Jatinegara pada masa revolusi, sebelum nama Bekasi dipakai.
Uniknya, meski sudah bernama Bekasi, kantor kabupaten masih menumpang di Jatinegara sampai 1960. Baru pada tahun itu pusat pemerintahan pindah ke kota Bekasi di Jalan Ir. H. Juanda, dan pada 1982, di masa Bupati H. Abdul Fatah, pindah lagi ke kompleks Jalan Ahmad Yani No. 1 yang kini jadi Kantor Wali Kota Bekasi.
1982: Kota Administratif Bekasi dan Wali Kota Pertama
Pada akhir 1970-an, kota Bekasi tumbuh cepat karena limpahan penduduk Jakarta dan pabrik-pabrik di sepanjang jalur Kalimalang. Pemerintah pusat lalu membentuk Kota Administratif (Kotif) Bekasi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981. Wilayahnya diambil dari Kecamatan Bekasi (16 kelurahan dan 8 desa) plus sebagian Kecamatan Tambun, lalu dipecah jadi empat kecamatan: Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. Kotif diresmikan Menteri Dalam Negeri pada 20 April 1982.
Status "kota administratif" itu setengah-setengah: punya wali kota, tapi masih di bawah bupati dan tidak punya DPRD sendiri. Wali kota administratif pertamanya adalah H. Soedjono (1982–1988), disusul Drs. Andi Sukardi (1988–1991) dan Drs. H. Khailani AR (1991–1997).
1997: Bekasi Jadi Kotamadya, Kabupaten Pindah ke Cikarang
Lima belas tahun kemudian, Bekasi dianggap sudah terlalu besar untuk sekadar jadi kota administratif. Lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, ditetapkan Presiden Soeharto pada 16 Desember 1996. Kotamadya baru ini menggabungkan empat kecamatan Kotif dengan tiga kecamatan tambahan dari kabupaten: Pondok Gede, Jatiasih, dan Bantargebang. Peresmiannya dilakukan pada 10 Maret 1997, dan tanggal inilah yang tiap tahun dirayakan sebagai HUT Kota Bekasi.
Di masa transisi, Khailani AR menjabat Wali Kota Bekasi dari Maret sampai Oktober 1997. Wali kota definitif pertama hasil pemilihan DPRD adalah Drs. H. Nonon Sonthanie, yang dilantik 23 Februari 1998 dan menjabat sampai 2003. Setelahnya berturut-turut Akhmad Zurfaih (2003–2008), Mochtar Mohamad (2008–2011), Rahmat Effendi (2011–2022, termasuk dua periode hasil pilkada langsung), dan sejak 2025 Tri Adhianto Tjahyono.
Pemekaran ini bikin Kabupaten Bekasi kehilangan "jantung"-nya. Dari 22 kecamatan, tersisa 15, dan yang lebih penting, kantor bupati kini berada di wilayah kota lain. Solusinya: bangun ibu kota baru di timur. Skripsi Institut Teknologi Bandung (2010) mencatat sejak 1996 sudah disiapkan rencana pemindahan ke Kecamatan Cikarang Pusat, di kawasan Kota Deltamas, yang menyediakan lahan sekitar 40 hektare untuk kompleks perkantoran. Perpindahan pusat pemerintahan ke Desa Sukamahi, Cikarang Pusat berjalan mulai 2004, sekaligus untuk memeratakan pembangunan ke sisi timur kabupaten yang jadi basis kawasan industri.
Kota terus mekar ke dalam
Setelah Reformasi, Kota Bekasi membelah diri lagi secara internal. Perda tahun 2000 melahirkan Kecamatan Jatisampurna, Rawalumbu, dan Medan Satria; Perda 2002 mengubah semua desa menjadi kelurahan; dan Perda Nomor 4 Tahun 2004 membentuk Mustika Jaya serta Pondok Melati. Hasilnya adalah peta Kota Bekasi yang kita kenal sekarang: 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Sementara Kabupaten Bekasi, lewat Perda Nomor 26 Tahun 2000, dimekarkan menjadi 23 kecamatan dengan 180 desa dan 7 kelurahan.
Dari Daerah Pertanian Jadi Kota Satelit Jakarta
Perubahan status itu sebenarnya cuma mengejar kenyataan di lapangan. Bekasi yang pada masa Belanda dikenal sebagai lumbung padi Batavia pelan-pelan berubah jadi tempat tidur orang Jakarta. Jalan tol Jakarta–Cikampek (1988), KRL, dan belakangan LRT dan Tol Becakayu mengikat Bekasi makin erat ke ibu kota. Wikipedia bahasa Inggris menyebut Kota Bekasi sebagai kota komuter dan kota satelit dalam kawasan Jabodetabek, dengan penduduk 2.543.676 jiwa pada Sensus 2020 dan perkiraan 2.648.272 jiwa pada pertengahan 2025, menjadikannya salah satu kota terpadat di Indonesia. Kabupaten Bekasi lebih besar lagi, sekitar 3,2–3,3 juta jiwa, dan Cikarang kini disebut-sebut sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Jadi kalau ada yang bilang "Bekasi itu planet lain", secara administratif justru sebaliknya: Bekasi adalah daerah yang berkali-kali dibentuk ulang justru karena terlalu dekat dan terlalu terikat dengan Jakarta.
Fakta Singkat
- Masa kolonial: Bekasi adalah distrik di bawah Regentschap Meester Cornelis, Karesidenan Batavia; pasar pertama dibangun van Riemsdijk tahun 1752, jalur kereta Batavia–Bekasi dibuka 1887.
- Masa Jepang–revolusi: Ken/Kabupaten Jatinegara; ibu kota berpindah Tambun–Cikarang–Bojong pada masa Bupati Rubaya Suryanaatamirharja.
- Resolusi Rakyat Bekasi: rapat akbar di Alun-alun Bekasi awal 1950 (sumber menyebut 17 Januari atau 17 Februari), menuntut nama Kabupaten Jatinegara diganti Kabupaten Bekasi.
- Kabupaten Bekasi: berdiri 15 Agustus 1950 (UU No. 14/1950), 4 kewedanaan, 13 kecamatan, 95 desa; bupati pertama Tubagus Suhandan Umar.
- Kota Administratif Bekasi: PP No. 48/1981, diresmikan 20 April 1982, 4 kecamatan; wali kota administratif pertama H. Soedjono.
- Kotamadya Bekasi: UU No. 9/1996 (16 Desember 1996), diresmikan 10 Maret 1997, 7 kecamatan; wali kota definitif pertama Nonon Sonthanie (dilantik 23 Februari 1998).
- Hari ini: Kota Bekasi 12 kecamatan/56 kelurahan, sekitar 2,6 juta jiwa; Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, ibu kota di Sukamahi, Cikarang Pusat, sejak 2004.
Pertanyaan Umum Seputar Sejarah Pemerintahan Bekasi
Kapan Hari Jadi Bekasi dan apa dasar hukumnya?
Hari Jadi Kabupaten Bekasi adalah 15 Agustus 1950, mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bekasi sebagai pengganti Kabupaten Jatinegara. Kota Bekasi punya hari jadi sendiri, yaitu 10 Maret 1997, tanggal peresmian kotamadya berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1996.
Apa bedanya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi?
Keduanya daerah otonom terpisah sejak 1997. Kota Bekasi adalah bekas pusat kabupaten yang dimekarkan, dengan 12 kecamatan dan pusat pemerintahan di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Kabupaten Bekasi adalah wilayah induk yang tersisa, 23 kecamatan, dengan ibu kota di Cikarang Pusat dan basis ekonomi kawasan industri.
Siapa bupati pertama Kabupaten Bekasi?
Daftar resmi menempatkan Tubagus Suhandan Umar sebagai bupati pertama (1950–1951), yang sebelumnya sudah memimpin Kabupaten Jatinegara sejak 1949. Nama Rubaya Suryanaatamirharja juga sering disebut, tetapi ia adalah Bupati Jatinegara pada masa revolusi sebelum nama Bekasi dipakai.
Siapa wali kota Bekasi pertama?
Wali kota pertama Kota Administratif Bekasi adalah H. Soedjono (1982–1988). Setelah Bekasi jadi kotamadya pada 1997, Khailani AR menjabat pada masa transisi, lalu Nonon Sonthanie menjadi wali kota definitif pertama yang dilantik 23 Februari 1998.
Kenapa ibu kota Kabupaten Bekasi pindah ke Cikarang?
Karena setelah pemekaran 1997, kantor bupati di Jalan Ahmad Yani berada di dalam wilayah Kota Bekasi, bukan kabupaten. Sejak 2004 pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, di kawasan Kota Deltamas, sekaligus untuk mendorong pemerataan pembangunan di sisi timur kabupaten.
Apakah Bekasi pernah jadi bagian Jakarta?
Tidak pernah secara administratif, tetapi wilayahnya pernah saling tumpang tindih. Pada masa kolonial Bekasi berada di bawah Regentschap Meester Cornelis (Jatinegara), dan pada 1950 Kecamatan Cilincing masih masuk Kabupaten Bekasi sebelum kemudian menjadi bagian Jakarta Utara.
Sumber & Referensi
- Pemerintah Kota Bekasi, "Sejarah Kota Bekasi" (diakses 2026). bekasikota.go.id
- Pemerintah Kota Bekasi, "Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dari Masa ke Masa" (diakses 2026). bekasikota.go.id
- Wikipedia bahasa Indonesia, "Kota Bekasi" dan "Kabupaten Bekasi" (diakses 2026). id.wikipedia.org
- Antara News, "Sejarahwan ceritakan sejarah singkat lahirnya Kabupaten Bekasi" (wawancara Ali Anwar, 2021). antaranews.com
- Endra Kusnawan, "Resolusi Rakyat Bekasi (17 Januari 1950)", Wisata Sejarah Bekasi (2017). wisatasejarahbekasi.blogspot.com
- JDIH BPK RI, "UU No. 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi" (ditetapkan 16 Desember 1996). peraturan.bpk.go.id
- Tugas Akhir ITB, "Bab 3 Gambaran Umum Wilayah Studi: Sejarah Kabupaten Bekasi" (2010). digilib.itb.ac.id (PDF)
- iNews Bekasi, "Daftar 15 Bupati Bekasi Sejak Tahun 1951" (2025) dan "Kilas Balik 75 Tahun Kabupaten Bekasi" (2025). bekasi.inews.id
- Wikipedia (Inggris), "Bekasi" dan "Suhandan Umar" (diakses 2026). en.wikipedia.org
Batas kota dan kabupaten mungkin cuma garis di peta, tapi di baliknya ada rapat akbar puluhan ribu orang, tuntutan nama, dan kantor yang berpindah-pindah. Kalau orang tuamu masih ingat suasana Bekasi waktu jadi kota administratif, atau punya foto lama kantor kabupaten di Jalan Juanda, kirim ceritanya ke redaksi Planet Bekasi. Cerita-cerita seperti ini kita kumpulkan di label Asal Usul.
Posting Komentar